Kontak Kami
Sabtu, 14 Maret 2026
KATEGORI
Roum
16 Dec 2024 PIC Biro Umum

Optimalisasi PNBP: Penyusunan Target dan Proposal untuk Tahun Anggaran 2026

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. PNBP mencakup berbagai jenis penerimaan, seperti hasil penjualan aset negara, denda administratif, retribusi pelayanan publik, serta sumber-sumber lain yang diatur oleh perundang-undangan. Mengingat peranannya yang strategis, pengelolaan dan optimalisasi PNBP menjadi kunci dalam memperkuat keuangan negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan.Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target PNBP, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan potensi penerimaan yang ada, baik yang telah berjalan maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, strategi penyusunan anggaran PNBP yang tepat juga sangat diperlukan untuk memastikan pendanaan yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan program-program prioritas yang ada. Hal ini akan memberikan dampak signifikan dalam penguatan sistem keuangan negara dan pelayanan publik yang lebih efisien.Bagi Kementerian Kesehatan, PNBP memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan program-program kesehatan nasional. Beberapa program yang dibiayai melalui PNBP antara lain penyediaan obat-obatan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dengan mengoptimalkan potensi PNBP, Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, optimalisasi PNBP bukan hanya mendukung pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Kesehatan perlu melaksanakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan PNBP. Langkah tersebut mencakup perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan koordinasi yang lebih baik antar unit kerja untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta optimalisasi pengelolaan aset negara yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi pada 4-6 Desember 2024 di Jakarta dengan tema “Penyusunan Target dan Proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran (TA) 2026”. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, serta narasumber dari Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat PNBP dan KPKNL Jakarta II.Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai respons terhadap Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor KU.01.01/A.II/5668/2024 tanggal 7 November 2024 yang meminta seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyusun rencana PNBP dengan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2026. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pencapaian target PNBP, dengan fokus pada identifikasi sumber-sumber PNBP yang belum optimal serta penguatan koordinasi antar unit kerja yang terkait.Rapat ini membahas langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan PNBP, termasuk analisis potensi sumber baru dan penyusunan proposal program prioritas. Fokus utamanya adalah memperkuat sinergi antar unit kerja dan instansi terkait untuk menciptakan pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan kemandirian pembiayaan sektor kesehatan. Melalui rapat ini, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, inovasi, dan memaksimalkan potensi PNBP untuk mendukung sektor kesehatan Indonesia yang lebih baik dan tangguh.

Roum
16 Dec 2024 PIC Biro Umum

Surat Edaran Mekanisme Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri ASN Di Lingkungan Kemenkes

Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan transformasi kesehatan, termasuk transfomasi internal Kementerian Kesehatan yang menyasar pada sumber daya manusia, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan, untuk menjalankan perubahan budaya kerja dan kelembagaan. Transformasi terhadap sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan selaras dengan transformasi kesehatan nasional untuk menyiapkan talenta-talenta yang dikemudian hari akan mengisi jabatan target. Salah satu pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan adalah penugasan pada pertemuan bertaraf internasional yang dilaksanakan melalui perjalanan dinas luar negeri.Mengingat semakin meningkatnya frekuensi perjalanan dinas luar negeri, termasuk dalam rangka penguatan hubungan luar negeri Indonesia di bidang kesehatan, maka pemberian persetujuan perjalanan dinas luar negeri bagi ASN perlu dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel, terutama untuk perjalanan dinas luar negeri yang didanai dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Untuk mewujudkan tertib administrasi, memastikan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan secara selektif, dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diberikan acuan perjalanan dinas luar negeri yang ditetapkan dalam Surat Edaran. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/5582/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Mekanisme Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terlampir disampaikan Surat Edaran tersebut untuk menjadi acuan.Surat Edaran Mekanisme Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri ASN Di Lingkungan Kemenkes

Puskris
13 Dec 2024 PIC Pusat Krisis Kesehatan

Pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (Safe Hospital)

Download Pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (Safe Hospital)

Puskris
13 Dec 2024 PIC Pusat Krisis Kesehatan

Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan

Download Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan

Puskris
13 Dec 2024 PIC Pusat Krisis Kesehatan

Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Download Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Puskris
13 Dec 2024 PIC Pusat Krisis Kesehatan

Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor, 3 Desember 2024Kementerian Kesehatan melakukan upaya transformasi sistem kesehatan, di mana salah satu pilarnya adalah penguatan ketahanan kesehatan (Health Security) yang bertujuan memperkuat kemampuan mendeteksi krisis kesehatan dan memperkuat ketahanan tanggap darurat untuk merespons krisis kesehatan.Untuk meminimalisasi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat diperlukan upaya pengelolaan krisis kesehatan, dan salah satu program prioritasnya adalah upaya pengurangan risiko krisis kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana khususnya terhadap kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.Pada kesempatan ini Pusat Krisis Kesehatan sebagai koordinator dari upaya pengurangan krisis kesehatan di Kementerian Kesehatan yang akan melaksanakan fungsi teknis pelayanan dan bantuan kesehatan di lokasi krisis kesehatan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team (EMT) dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keamanan Kesehatan (Health Security).Kegiatan ini dilaksanakan secara Luring di Hotel LORIN Sentul, Kabupaten Bogor pada tanggal 2-5 Desember 2024 yang dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Banten serta perwakilan dari 24 dinas kabupatan/kota dan organisasi profesi, lintas sektor serta lintas program.Kegiatan ini diharapkan dapat terlatihnya EMT Kab/Kota dalam melakukan penanganan kegawatdaruratan medis korban bencana/krisis kesehatan, tersosialisasikannya manajemen tanggap darurat krisis kesehatan kepada EMT Kab/Kota serta teregistrasinya EMT Kab/Kota dalam Sistem Informasi Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK). 

Layanan

Tautan Penting

Kontak Kami

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Gedung Prof. Sujudi Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta Selatan 12950
wbs.roum@kemkes.go.id
021 5201590 (Hunting)
Helpdesk (08119031616)

Copyrights © 2026 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

26