Disini anda dapat mengunduh laporan pemantauan harian berpotensi kejadian Krisis Kesehatan tanggal 5 November 2025 Lihat Laporan Pemantauan Harian Pusat Krisis Kesehatan 5 November 2025
Balikpapan, 14 Oktober 2025 — Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Kesehatan menggelar kegiatan Penyelesaian Pending Klaim JKN bersama BPJS Kesehatan dan sejumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam proses verifikasi klaim dan pengkodean diagnosis agar pembayaran klaim berjalan transparan, akurat, dan tepat waktu.Kegiatan yang dilaksanakan di RS Siloam Balikpapan ini dihadiri oleh Tim Kerja Pembiayaan program JKN pada Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang, Kedeputian Wilayah dan Pusat, serta perwakilan dari penanggung jawab klaim dan Manajemen RS dari berbagai rumah sakit di Kalimantan Timur terpilih yang mengalami kendala pada klaimnya.Melalui forum ini, dibahas sejumlah isu yang menjadi pending klaim seperti pengkodean diagnosis sekunder (hipokalemia, hiponatremia), penegakan diagnosis pada kasus PCI, serta pengelolaan kasus Program Rujuk Balik (PRB) dan iterasi obat. Selain itu, turut dibahas berbagai kasus klinis lainnya yang sering menjadi temuan dalam proses verifikasi klaim, antara lain Acute Kidney Injury (AKI), Cardiac Arrest, PVC/VES, Chronic Kidney Disease (CKD), Soft Tissue Tumor (STT), Persalinan Normal (O80), Anemia, Respiratory Distress Syndrome (RDS) pada bayi, Infeksi Saluran Kemih (ISK) Komplikata, Hemiplegia akibat Stroke Iskemik, Apendektomi dengan Laparotomi, USG Berulang, AV Shunt dan DJ Stent, serta Pterygium.Diskusi juga menegaskan prinsip koding morbiditas yang dianut dalam JKN (bukan koding mortalitas), pentingnya dokumentasi medis yang lengkap, serta kesesuaian diagnosis dan tindakan dengan ICD-10, ICD-9-CM, PNPK, PPK Rumah Sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBGs.“Penyelesaian pending klaim ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga bagian dari peningkatan mutu layanan dan akuntabilitas pembiayaan JKN. Melalui sinergi ini, kita memastikan dana publik digunakan secara tepat untuk pelayanan yang benar-benar diberikan” ucap Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN di FPKTL yaitu dr. Maria Hotnida,MARSKegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperkuat tata kelola pembiayaan dan klaim JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Lanjut (FPKTL). Kementerian Kesehatan mendorong dan mengedepankan sistem pembayaran yang efektif, efisien, dan berkeadilan agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan berkesinambungan.Kegiatan serupa akan dilanjutkan di berbagai provinsi lain guna memastikan keseragaman pemahaman dalam penegakan diagnosis, penatalaksanaan, dan pengkodean sesuai regulasi yang berlaku.
Jakarta, Oktober 2025 — Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Kesehatan bersama Rumah Sakit Vertikal yang berada di Jakarta dan BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan Penyelesaian Pending Klaim JKN sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, pertemuan kedua pada 10 September 2025 dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 yang lalu. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam penerapan regulasi, pengkodean, serta validasi medis terhadap klaim JKN sehingga klaim yang saat ini menjadi masalah dapat diselesaikan dan dibayarkan serta klaim yang akan datang tidak mengalami hal yang sama seperti saat ini.Forum ini diikuti oleh Rumah Sakit Vertikal yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, RS Kanker Dharmais, RS Persahabatan, RS Fatmawati, RS Jantung Harapan Kita, RS Ibu dan Anak Harapan Kita serta RS Sulianti Saroso. Pembahasan berfokus pada penyelesaian klaim tertunda akibat perbedaan interpretasi koding, medis dan administratif antara faskes dan verifikator BPJS Kesehatan.Beberapa isu utama yang dibahas antara lain: Penggunaan kode Z51.2 untuk terapi Methotrexate (MTX) pada pasien SLE dan RA. Penegakan diagnosis Pneumonia Penggunaan kode E78.5 (Hyperlipidaemia, unspecified) untuk kasus dislipidemia yang tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik. Klarifikasi pengkodean simptom seperti disfagia dan afasia apabila terdapat tatalaksana khusus. Pembahasan layanan rehabilitasi medik dengan tarif kekhususan, Penggunaan kode tindakan debridement dan advancement flap Kasus endoskopi hidung Kasus Enselofalopati Metabolik Kasus Venoplasty dan revisi AV Shunt Kasus Epilepsi dan terapi wicara dan lain lain “Forum ini memastikan rumah sakit dan BPJS Kesehatan memahami dan menerapkan standar yang sama dalam pengkodean dan pembuktian klinis yang tertuang dalam rekam medis secara jelas, terinci baik dalam melakukan pemeriksaan, mendiagnosis maupun apabila ada tindakan operatif yang tertuang jelas pada laporan operasi agar pembayaran klaim dapat berlangsung adil, tepat, dan berdasarkan bukti medis yang valid,” Ketua Tim Pembiayaan JKN di FKRTL, dr Maria Hotnida,MARS.Dari hasil pembahasan penyelesaian klaim sebanyak 3 kali pertemuan tersebut, disepakati banyak poin penting yang digunakan menyelesaikan klaim RS Vertikal yang saat ini belum terbayarkan dan melalui pertemuan tersebut semua pihak diingatkan untuk sama-sama menerapkan prinsip dan tata cara koding sesuai ICD-10, ICD IX CM, PMK No. 26 Tahun 2021serta peraturan lainnya yang dapat dijadikan landasan klinis penegakan diagnosis dan tindakan/prosedur, melakukan kelengkapan berkas dokumen klaim dalam EMR.Kementerian Kesehatan mendukung sistem pembayaran yang efektif, efisien, dan berkeadilan agar pelayanan JKN tetap optimal dan berkesinambungan. Melalui kegiatan ini, proses klaim diharapkan semakin transparan dan mendorong peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
Disini anda dapat mengunduh Kesepakatan Kerja Sama antara Pusat Krisis Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM tentang Pelaksanaan Swakelola Tipe II Operasionalisasi Sekretariat AIDHM Tahun 2025Download
Disini anda dapat mengunduh laporan pemantauan harian berpotensi kejadian Krisis Kesehatan tanggal 4 November 2025 Lihat Laporan Pemantauan Harian Pusat Krisis Kesehatan 4 November 2025
Disini anda dapat mengunduh laporan pemantauan harian berpotensi kejadian Krisis Kesehatan tanggal 3 November 2025 Lihat Laporan Pemantauan Harian Pusat Krisis Kesehatan 3 November 2025
